Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa tahap pertama revitalisasi tambak di pantai utara Jawa Barat mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Revitalisasi ini juga membawa dampak positif lainnya, seperti penyediaan fasilitas hunian untuk para pekerja tambak.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proyek budidaya ini akan mendapatkan suntikan investasi tidak kurang dari Rp26 triliun di wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk meningkatkan produksi perikanan demi ketahanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan secara bertahap mulai 2025, dengan tahap awal menyasar 20.413,25 hektare tambak pada lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat revitalisasi tambak Pantura, Nota Kesepakatan telah ditandatangani pada 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Jawa Barat.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Nota Kesepakatan juga disetujui antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu untuk Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di empat kabupaten tersebut.
—
