Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa korupsi telah menjadi fenomena umum di birokrasi, BUMN, dan BUMD. Hal ini menjadi salah satu masalah paling mendesak yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Korupsi yang mengakar ini merupakan ancaman besar yang harus diatasi.
ujar Prabowo dalam pidatonya saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Pada permulaan tahun 2025, pemerintah telah berupaya mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rentan dikorupsi, termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan anggaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
tambah Prabowo.
Prabowo juga menyoroti masalah “net outflow of national wealth”, yakni kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Jika situasi ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer untuk mengatasinya.
Distorsi ekonomi yang membuat rakyat tidak sepenuhnya merasakan pertumbuhan ekonomi meskipun rata-rata mencapai 5% dalam tujuh tahun terakhir juga menjadi perhatian. Banyak rakyat masih mengalami kesulitan, khususnya petani dan dalam hal akses kesehatan.
Meski begitu, Prabowo juga menyampaikan beberapa pencapaian positif, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan peningkatan investasi di Semester I – 2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
tutupnya. (N-7)
—
