Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung telah mencabut kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah kondisi keamanan di Jakarta dinilai membaik setelah gelombang unjuk rasa. Keputusan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kinerja pemerintahan berjalan efektif.
“Untuk WFH yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk dicabut. Maksimum hari ini,”
kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut Pramono, saat ini seluruh moda transportasi publik termasuk Transjakarta, MRT, LRT, mikrotrans, dan Jaklingko telah kembali berfungsi normal. Aktivitas ASN Pemprov DKI juga sudah berangsur-angsur pulih, dengan banyak pegawai yang menggunakan layanan transportasi umum pada hari Rabu (3/9/2025).
“Ahamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik,”
katanya.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan infrastruktur yang terdampak unjuk rasa, termasuk Transjakarta dan stasiun MRT, pada 8 September 2025. Sebagai langkah dukungan, fasilitas transportasi umum digratiskan untuk masyarakat selama masa perbaikan.
Pramono menyatakan terima kasih atas dukungan dari masyarakat yang meningkat pesat. Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi Pemerintah Provinsi untuk terus berbenah.
“Mereka selalu memberikan pesan moral kepada saya pribadi, ‘Pak Gubernur yang kuat, Pak Gubernur yang kuat’ gitu. Padahal saya pasti kuat gitu,”
kata Pramono.
—
