Presiden Prabowo Subianto mengajak investor asing dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.
Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, telah berkomitmen untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang menjadi salah satu infrastruktur vital untuk menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim yang ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Ia memaparkan bahwa proyek ini membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, telah direncanakan sejak 1995 dan diperkirakan menelan biaya pembangunan sebesar US$ 80 miliar, sementara tahap awal di Teluk Jakarta diproyeksikan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa untuk memulai proyek besar ini, akan dibentuk lembaga khusus yaitu Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, untuk memastikan terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
