Razia di Pabrik Hyundai Georgia: Kemlu RI Konfirmasi Penangkapan WNI

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) telah mengonfirmasi bahwa seorang WNI merupakan salah satu dari ratusan orang yang ditahan oleh dinas imigrasi Amerika Serikat (ICE) di pabrik Hyundai di Georgia pada Kamis (4/9/2025). Insiden ini menjadi perhatian karena melibatkan banyak penangkapan dalam satu operasi besar.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menyatakan bahwa WNI bernama CHT berada di pabrik Hyundai Metaplant untuk urusan bisnis dan telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan. “CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,” ujar Judha ketika diwawancarai media pada Minggu (7/9/2025).

Setelah kejadian penangkapan CHT, KJRI Houston telah menghubungi pusat pemrosesan ICE di Folkston, Georgia, di mana CHT saat ini ditahan. Meskipun begitu, pihak ICE belum memberikan informasi rinci lebih lanjut mengenai situasi CHT. KJRI juga telah berkomunikasi dengan rekan kerja CHT serta pihak Hyundai Metaplant “KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” tegas Judha.

Menurut keterangan pihak berwenang pada Jumat (5/9/2025), sebanyak 475 orang ditahan, sebagian besar adalah warga negara Korea Selatan, dalam penggerebekan yang dilakukan di pabrik Hyundai. Steven Schrank, agen khusus HSI yang bertanggung jawab untuk Georgia, menyatakan bahwa operasi ini adalah hasil dari investigasi panjang terhadap Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia.

Operasi penangkapan ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum termasuk HSI, FBI, Bea Cukai dan Patroli Perbatasan, ATF, DEA, dan US Marshals. Menanggapi situasi ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, mengungkapkan pada Sabtu (6/9/2025) bahwa dia berencana pergi ke Washington, AS, untuk membahas penahanan ratusan warga negaranya di pabrik tersebut. “Kami sangat prihatin dan merasa sangat bertanggung jawab terhadap penangkapan warga negara kami… Kami akan segera membahas pengiriman seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri ke lokasi tersebut,” katanya.