Habib Syarief, anggota Komisi X DPR RI, menegaskan perlunya perbaikan dalam proses seleksi beasiswa LPDP. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat kriteria seleksi agar lebih mencakup aspek integritas dan rasa nasionalisme.
Dorongan ini muncul seiring dengan kritik terhadap seorang mantan penerima beasiswa LPDP, DS, yang dinilai tidak menunjukkan semangat kebangsaan yang kuat. Selain itu, suami DS juga diduga melanggar komitmen yang telah ditetapkan oleh LPDP.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
kata Habib di Jakarta, Senin.
Menurut Habib, beasiswa LPDP melibatkan dana negara sehingga penerimanya harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa penerima beasiswa harus menjaga integritas dan memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Insiden yang melibatkan DS ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menguji lebih dalam aspek integritas dan kebangsaan dari calon penerima beasiswa LPDP. Bukan hanya kecakapan akademik yang harus diukur, tetapi juga kontribusi penerima terhadap bangsa.
Habib juga menyerukan pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh alumni LPDP, guna memastikan mereka tetap berpegang pada komitmen. Ia mendukung langkah LPDP yang akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan memberi sanksi jika diperlukan.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
kata Habib.
—
